BOHUSAMI.ID, GORUT – Dalam rangka evaluasi atas akuntabilitas transfer fiskal ke daerah triwulan IV tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, menerima kunjungan Tim Entry Meeting dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo. Pertemuan ini berlangsung di ruang Kerja Bupati Gorontalo Utara, Kamis (30-10-2025)
Wabup Nurjanah dalam pertemuan ini didampingi oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, serta Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah. Kehadiran jajaran pejabat daerah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menghadapi evaluasi dari BPKP.
Wabup Nurjanah Hasan Yusuf dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Ia berharap, evaluasi yang dilakukan oleh BPKP dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Kami menyambut baik kedatangan Tim BPKP untuk melakukan evaluasi. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Nurjanah.
Tim BPKP akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait pengelolaan transfer fiskal, serta melakukan wawancara dengan para pejabat terkait. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi BPKP untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Wabup Nurjanah juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. Ia berharap, dengan adanya evaluasi ini, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dapat semakin baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. (MM)
