Pasang Iklan? Contac Person WA: 081341511701

Awal Pemerintahan Sofyan-Tonny, Pemkab Gorontalo Raih WTP ke-15

BOHUSAMI.ID, LIMBOTO – Awal Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi dan Tonny S Junus, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto kepada Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Senin (19/5/2025).

Opini WTP ini diberikan setelah Tim Pemeriksa BPK melakukan Pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Gorontalo Tahun 2024.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, menyebutkan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang kredibel dan sesuai standar.

“Sudah sewajarnya, tidak terdapat pembatasan lingkup dan salah saji yang material yang berdampak pada modifikasi opini, hal ini membuat kami yakin bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga disertai kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian intern yang memadai, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelas Hery.

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyampaikan rasa syukur atas raihan tersebut dan menyebutnya sebagai “kado manis” di awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Tonny Junus.

“Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, serta dukungan dari DPRD dan masyarakat. WTP ini bukan sekadar penghargaan, melainkan simbol kepercayaan publik dan dorongan moral bagi kami di awal kepemimpinan Sofyan–Tonny untuk terus membenahi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Sofyan.

Capaian opini WTP ke-15 secara beruntun ini semakin menegaskan posisi Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel di tingkat nasional. (DM)

Share:   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *