BOHUSAMI.ID, TOMOHON – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk secara tegas me-warning Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2024 dan yang lalai bakal ditindak tegas.
Hal ini ditegaskan Wali Kota, saat memimpin Rakor Pengawasan Pemkot Tomohon tahun 2025, Rabu (4/6/2025) bertempat di Kantor Inspektorat Tomohon.
Peringatan keras itu, kata Wali Kota Caroll sebagai bentuk komitmennya dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Caroll menekankan bahwa penyelesaian terhadap kerugian daerah merupakan bentuk akuntabilitas dan profesionalisme OPD dalam pengelolaan keuangan negara.
“Saya minta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan hasil temuan BPK,” tegasnya.
Ia mengatakan terkait proses penyelesaian kerugian daerah pada tahun anggaran sebelumnya itu merupakan tanggungjawab bagi setiap OPD tersebut.
“Oleh karena itu diingatkan kepada perangkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti hasil temuan dari BPK. Saya bersama ibu Wawali Sendy Rumajar sangat berkomitmen mendukung penuh apa yang dilakukan BPK terkait dengan hasil temuan pada tahun-tahun sebelumnya tersebut,” bebernya.
Dirinya berharap kepada perangkat daerah yang wajib menyelesaikan tunggakan ini agar lebih proaktif dan kooperatif untuk mencapai target penyelesaian ini. Sesuai dengan arahan yang telah disampaikan BPK.
Diakuinya, Kota Tomohon untuk tahun Anggaran 2024 sudah terbit hasil auditnya pada 2025 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) yang ke-12 kali secara beruntun.
Namun demikian, kata dia, WTP bukan berarti tanpa temuan. “Kita tetap berkewajiban menyelesaikan semua rekomendasi BPK itu tanpa terkecuali,” tandasnya
Perlu diketahui tahun anggaran (TA) 2024 terdapat 12 temuan yang terpantau oleh BPK dan Rekomendasi TGR sekira Rp.1.160.103.601,55.
Turut hadir, Wakil Walikota Tomohon Sendy Rumajar, Sekdakot Edwin Roring dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal di lingkup Pemkot Tomohon, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.(*/dki)
