BOHUSAMI.ID, TOMOHON – Pendataan lapangan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tomohon saat menjaring warga calon penerima bantuan sosial (bansos), menemukan ada 2918 anak layak untuk calon siswa Sekolah Rakyat (SR).
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Thomly Lasut, SH, MAP mengungkapkan, ke-2918 anak usia sekolah sesuai kriteria SR ini terdata oleh petugas lapangan Dinsos Tomohon maupun penjaringan yang dilaksanakan lewat musyawarah kelurahan (muskel) di lima kecamatan.
“Setelah di-cluster sesuai Desil-nya, terdata sejumlah itu jika Sekolah Rakyat diselenggarakan di Kota Tomohon,” jelas Kadis Thomly didampingi Sekretaris Dinas, Vanny Supit, SKM, M.Kes, saat jumpa media yang difasilitasi Christo Kalumata, Kepala Bagian Prokopim Setda, Jumat (31/10/2025).
Namun demikian, kata Kadis, Dinsos hanya mendata anak-anak sesuai kriteria SR, yang kebetulan kegiatannya bersamaan dengan dilaksanakannya penjaringan calon penerima bansos di tingkat lingkungan dan kelurahan.
“Untuk sekolahnya (pembangunan dan penyelenggaraan SR) itu bukan bagian tugas kami. Dinsos hanya menyiapkan data saja, agar bila diperlukan kami sudah siap,” tambahnya.
Maksimalkan Pelayanan
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai instruksi Wali Kota Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, menurut Kadis Thomly, pihaknya terus berupaya memaksimalkan pelayanan, khususnya mereka yang memenuhi kriteria.
“Dinas Sosial diharapkan menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan memberikan bantuan bagi warga yang tergolong Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),” ujar Thomly yang dalam acara juga disertai dua Kepala Bidang, Junaidy Pijoh dan Ivana Rapar itu.
“PPKS merupakan program perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani, rohani, maupun sosial secara layak,” papar Thomly.
Di situlah, katanya menambahkan, Dinsos berupaya mengoptimalkan seluruh program pemerintah di sektor perlindungan sosial agar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(dki)
