BOHUSAMI.ID, JAKARTA – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi merampungkan proses formal penandatanganan naskah hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) bus Tahun Anggaran 2025 di Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan operasional armada transportasi publik yang kini telah melayani mobilitas warga di Kabupaten Gorontalo.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara resmi memperkuat payung hukum operasional armada transportasi publiknya. Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) bus Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Langkah administratif ini memastikan, bahwa armada bus yang kini telah beroperasi melayani warga Kabupaten Gorontalo memiliki legalitas yang jelas dan keberlanjutan operasional yang terjamin di bawah aset daerah.
Dalam keterangannya, Bupati Sofyan Puhi menegaskan bahwa tertib administrasi adalah kunci utama dalam pengelolaan aset negara.
“Penandatanganan ini bukan sekadar urusan dokumen di atas kertas. Ini adalah upaya kami untuk memastikan bahwa bus-bus yang melayani mobilitas warga Gorontalo beroperasi secara legal, terlindungi oleh regulasi, dan dapat dianggarkan pemeliharaannya melalui APBD secara sah,” ujar Sofyan.
Dengan rampungnya proses hibah ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kini memiliki kewenangan penuh untuk:
- Mengatur rute operasional yang lebih efisien bagi masyarakat.
- Menjamin biaya perawatan berkala agar armada tetap layak jalan dan aman.
- Meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Gorontalo yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur transportasi.
Penandatanganan BAST ini turut disaksikan oleh perwakilan kementerian terkait sebagai pihak pemberi hibah, yang mengapresiasi proaktifnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan proses administrasi aset secara tepat waktu.
Di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi, Kabupaten Gorontalo terus berkomitmen pada transformasi transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan akses mobilitas. (DM)
