Tampilan ilustrasi BEM UGM. Foto : dokumentasi sekretariat kabinet
BOHUSAMI.ID, MANADO – Publik kembali dikejutkan oleh unggahan media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) UGM yang menampilkan ilustrasi seekor sapi dengan wajah Presiden Republik Indonesia yang seolah-olah dikendalikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, melalui tali kendali.
Ilustrasi tersebut bukan sekadar kritik visual, melainkan sebuah penghinaan yang vulgar terhadap simbol kepala negara sekaligus mencederai akal sehat publik.
“Kami menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kemerosotan etika intelektual yang sangat memprihatinkan. Kampus yang seharusnya menjadi ruang lahirnya gagasan yang tajam, argumentasi yang matang, serta kritik yang bermartabat justru menghadirkan simbolisasi yang kasar, simplistik, dan provokatif. Ini bukan tradisi intelektual, melainkan sensasionalisme yang miskin gagasan,” tukas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Keadilan, Ahmad Setiawan.
Dalam siaran pers yang diterima Minggu (8/3/2026), dia menilai ilustrasi tersebut secara terang-terangan mereduksi kompleksitas kebijakan publik menjadi narasi murahan tentang “yang mengendalikan dan yang dikendalikan”.
Menurut Ahmad Setiawan, cara berpikir seperti ini menunjukkan kemalasan intelektual yang serius. Kebijakan publik dalam negara modern tidak lahir dari relasi personal antar individu, melainkan dari proses institusional yang panjang.
Proses tersebut melalui kajian teknokratis, pembahasan politik di parlemen, serta mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi. “Mengabaikan seluruh proses tersebut dan menggantinya dengan karikatur yang menghina kepala negara bukanlah kritik, melainkan propaganda visual yang menyesatkan,” ujarnya menyesalkan.
Garis Depan (Garda) Keadilan juga menilai, arah narasi yang dibangun BEM Universitas Gajah Mada (UGM) mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin jauh dari diskursus substantif.
Alih-alih menguji efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, atau dampaknya terhadap masyarakat, menurutnya, BEM UGM justru memilih jalur provokasi simbolik yang mempersonalisasi kebijakan negara. “Cara seperti ini tidak mencerdaskan publik, melainkan hanya menciptakan kegaduhan yang dangkal,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri, kata dia, merupakan bagian dari upaya negara memastikan generasi muda Indonesia memiliki fondasi kesehatan dan gizi yang kuat untuk menunjang kualitas pendidikan. Membenturkan program ini dengan sektor pendidikan secara sempit hanya menunjukkan kegagalan memahami pendekatan pembangunan manusia secara holistik.
“Yang lebih memalukan lagi, ilustrasi yang menampilkan wajah Presiden Prabowo pada tubuh seekor sapi dengan tali kendali di tangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya adalah tindakan yang keji, brutal secara moral, dan sangat tidak pantas dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang mengklaim diri sebagai representasi intelektual kampus. Lebih ironis lagi, tindakan tersebut dilakukan pada momentum bulan Ramadhan, saat masyarakat seharusnya menjaga lisan, etika, serta kejernihan hati dalam menyampaikan kritik,” beber Ahmad Setiawan.
Dia menegaskan, kebebasan berekspresi tidak pernah identik dengan kebebasan menghina. Demokrasi tidak pernah dibangun di atas penghinaan terhadap simbol negara. Kritik yang bermartabat seharusnya berdiri di atas data, analisis, dan argumentasi yang kuat bukan pada simbolisasi yang merendahkan dan mengundang kemarahan publik.
Karena itu, Garis Depan Keadilan mengingatkan BEM UGM agar berhenti menjadikan sensasi sebagai panggung politik yang murahan. Tradisi intelektual tidak lahir dari karikatur yang menghina, melainkan dari keberanian berpikir serius, berdialog secara terbuka, dan menguji kebijakan secara rasional.
“Bangsa ini membutuhkan kontribusi intelektual yang membangun, bukan provokasi yang merusak ruang publik. Jika organisasi mahasiswa memilih jalan sensasi dan penghinaan sebagai metode kritiknya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi organisasi tersebut, tetapi juga marwah dunia akademik itu sendiri,” tutupnya.(dki)
