BOHUSAMI.ID, MANADO – Setelah terpilih kembali menakhodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam (SI) Provinsi Sulawesi Utara periode 2025-2030, Mahmud Turuis menetapkan mendukung program pemerintah sebagai prioritas.
SI sebagai salah satu organisasi Islam yang sudah mengambil peran dalam pembangunan Indonesia, menurut Mahmud, wajib memberi dukungan terhadap program pusat maupun pemerintah daerah.
“Di Sulawesi Utara, SI tetap mendukung program Pak Gubernur Yulius Selvanus dan menjadikan Sulawesi Utara sejahtera melalui ekonomi dakwah,” paparnya.
Dikatakan arah pembangunan Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan duet Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, sudah dapat dilihat akan membawa daerah ini pada pembangunan yang lebih maju lagi.
Oleh karena itu, kata Mahmud yang juga Direktur Kepatuhan BSG ini, SI sebagai salah satu elemen masyarakat Sulawesi Utara, berkewajiban mendukung program tersebut.
Sementara, di internal Mahmud Turuis mengungkapkan ada beberapa program yang akan ditindaklanjuti, termasuk konsolidasi organisasi dan pembentukan kepengurusan definitif di semua kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Selain itu, ia juga membahas terkait kantor sekretariat SI Sulut yang masih dalam proses pengurusan sertifikat.
Machmud Turuis terpilih kembali sebagai Ketua DPW SI Sulawesi Utara periode 2025-2030 melalui proses pemilihan di Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-X Syarikat Islam (SI) Provinsi Sulawesi Utara 2025.
Muswil ke-X Syarikat Islam (SI) Provinsi Sulawesi Utara 2025 dibuka secara resmi oleh Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Dr. Hamdan Zoelva, di Hotel Aston Kota Manado Rabu (28/05/2025) lalu.
Acara ini dihadiri utusan Gubernur Sulawesi Utara yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara, Johnny A.A Suak, serta sejumlah unsur Forkopimda dan organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kaban Johnny Suak menekankan pentingnya peran Syarikat Islam sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas, menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, dan mendukung pembangunan yang berkeadilan.(dki)
