BOHUSAMI.ID, KABGOR – Bagi pengemudi bentor dan ojek, bahan bakar minyak (BBM) bukan sekadar kebutuhan operasional. BBM merupakan denyut nadi yang membuat roda ekonomi mereka terus bergerak. Dari setiap liter bensin yang dibeli, ada harapan untuk memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha transportasi rakyat.
Memahami kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tonny S. Junus menghadirkan program subsidi BBM melalui pemberian voucher gratis bagi pengemudi bentor dan ojek.
Kali ini, sebanyak 165 pengemudi bentor dan ojek di lima kecamatan wilayah Boliyohuto dan sekitarnya dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menerima bantuan dengan total nilai mencapai Rp41,25 juta.
Penyerahan Voucher BBM Gratis Oleh Bupati Gorontalo, Hi. Sofyan Puhi, ST
Penyaluran yang berlangsung Senin (9/11/2026) tersebut menyasar pengemudi di Kecamatan Boliyohuto, Mootilango, Asparaga, Tolangohula, dan Bilato.
Program ini bukan sekadar bantuan bahan bakar, melainkan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membantu mengurangi biaya operasional masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor transportasi darat.
Di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, pengeluaran untuk BBM menjadi salah satu komponen penting yang memengaruhi pendapatan para pengemudi. Karena itu, subsidi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi mereka untuk mempertahankan penghasilan dan terus menjalankan aktivitas ekonomi.
Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Kisman Ishak, menjelaskan bahwa program subsidi BBM tersebut bersumber dari alokasi anggaran daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp1 miliar.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 3.642 pengemudi bentor dan ojek di seluruh Kabupaten Gorontalo. Setiap penerima mendapatkan voucher Pertalite sebanyak 25 liter dengan nilai Rp250.000, berdasarkan harga BBM Rp10.000 per liter.
“Program ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meringankan beban biaya transportasi masyarakat, khususnya pengemudi ojek, angkutan pedesaan, nelayan, petani, dan pelaku UMKM,” jelas Kisman dalam laporan kegiatan penyaluran bantuan.
Untuk wilayah Boliyohuto Cs, penyaluran dilakukan melalui dua SPBU, yakni SPBU Molohu dan SPBU Parungi. Sebelum ditetapkan sebagai penerima, data calon penerima terlebih dahulu diverifikasi bersama pemerintah kecamatan dan desa agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan hasil verifikasi, SPBU Molohu melayani 88 penerima, masing-masing dari Kecamatan Asparaga sebanyak 25 orang, Mootilango 29 orang, dan Tolangohula 34 orang.
Sementara itu, SPBU Parungi melayani 77 penerima, terdiri atas Kecamatan Boliyohuto sebanyak 73 orang dan Bilato empat orang.
Dengan demikian, total penerima bantuan yang lolos verifikasi di lima kecamatan tersebut mencapai 165 orang.
Kisman menambahkan, ketentuan administrasi kendaraan menjadi salah satu persyaratan utama. Calon penerima yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk STNK tidak berlaku atau pajak kendaraan belum dilunasi, tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Voucher tersebut hanya dapat ditukarkan di SPBU yang telah ditentukan sesuai domisili penerima dengan menunjukkan voucher asli. Bantuan juga tidak dapat diuangkan ataupun dipindahtangankan.
Menjaga Roda Ekonomi Rakyat Tetap Berputar
Lebih dari sekadar mengurangi pengeluaran untuk BBM, program ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan usaha transportasi skala kecil. Pengemudi bentor dan ojek merupakan bagian dari ekosistem UMKM yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas masyarakat.
Keberadaan mereka ikut mendukung aktivitas perdagangan, mengantarkan barang, menghubungkan masyarakat dengan pusat pelayanan, hingga membuka peluang penghasilan bagi keluarga.
Karena itu, kebijakan subsidi BBM menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut kehidupan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Sofyan Puhi dan Tonny S. Junus, Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong agar alokasi anggaran daerah tidak berhenti pada pelaksanaan program administratif, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui bantuan ini, pemerintah berharap beban operasional pengemudi dapat berkurang, produktivitas tetap terjaga, dan roda ekonomi masyarakat kecil terus bergerak.
Sebab, ketika pengemudi bentor dan ojek mampu bertahan menjalankan usahanya, sesungguhnya ada banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut terjaga. (DM)
