BOHUSAMI.ID, GORONTALO UTARA – Upaya penyelesaian perkara hukum tidak cukup hanya bertumpu pada aspek penegakan aturan semata, melainkan juga menuntut kehadiran layanan kesehatan yang berorientasi pada pemulihan korban. Berangkat dari semangat tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS) Kabupaten Gorontalo Utara terus mematangkan kolaborasi strategis bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara.
Komitmen nyata ini diwujudkan melalui kehadiran langsung Direktur RSUD ZUS, dr. Rachman Kuki, M.K.M., AIFO-K, dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama Kejari Gorontalo Utara serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Kamis (12/11/2026). Forum diskusi ini dirancang untuk menyelaraskan langkah lintas instansi guna menciptakan mekanisme penyelesaian hukum yang lebih komprehensif dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Dalam kerangka penerapan keadilan restoratif (restorative justice), fasilitas pelayanan kesehatan memegang peranan krusial sebagai garda terdepan pemenuhan hak-hak medis korban. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, RSUD ZUS memastikan kesiapan dukungan teknis yang meliputi:
Layanan Medis Responsif: Penanganan kesehatan darurat maupun lanjutan bagi korban perkara hukum.
Dukungan Forensik Klinik: Pemeriksaan medis serta penerbitan dokumen visum et repertum yang akurat dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Pemulihan Berkelanjutan: Pendampingan dan rehabilitasi medis untuk mengembalikan kondisi kesehatan fisik maupun psikis korban secara optimal.
Keterlibatan aktif rumah sakit daerah dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem penanganan perkara yang terintegrasi, sehingga proses hukum tidak mengabaikan sisi kemanusiaan.
Ditemui usai kegiatan, Direktur RSUD ZUS, dr. Rachman Kuki, menegaskan bahwa jajaran manajemen dan tenaga medis di rumah sakit yang dipimpinnya siap menjadi mitra strategis bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
“RSUD ZUS berkomitmen penuh untuk bersinergi dan mengambil bagian aktif dalam ekosistem ini. Penanganan medis terhadap korban wajib dilakukan secara cepat, tepat, dan patuh pada prosedur. Apabila jalur koordinasi antarinstansi sudah terbangun kokoh sejak tahap awal, maka penerapan keadilan restoratif di daerah kita akan berjalan jauh lebih efektif sekaligus manusiawi,” ujar dr. Rachman.
Melalui penguatan sinergi pasca-FGD ini, diharapkan alur rujukan layanan kesehatan bagi korban maupun pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif di Kabupaten Gorontalo Utara dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi, demi terwujudnya pelayanan publik yang berkeadilan. (DM)







