BOHUSAMI.ID, LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo gelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan, KPU dan Bawaslu terkait pembahasan jaminan kesehatan bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Pemerintah daerah komitmen terhadap masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk dapat mengakses layanan dasar kesehatan yang sudah diwujudkan pada akhir tahun 2023 hingga 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Dr. Roni Sampir diwawancarai usai memimpin pertemuan tersebut di Ruang Madani, Senin, 05/2/2024.
Dari jumlah 14.000 penyelengara Pemilu yang terbagi kurang lebih 12.200 dari KPU dan 1.800 Bawaslu sudah 90% terdaftar sebagai peserta BPJS.
Walaupun, dari KPU terdapat 7 dan Bawaslu 446 orang masih dalam proses reaktifitasi, maka sesuai rapat bahwa bagi penyelenggara yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Untuk itu komitmen pemerintah daerah dalam mengsukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Gorontalo dapat terlaksana dengan baik,” tutur Roni.
Ia mengungkapkan, sebagai evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya banyak penyelengara Pemilu dengan beban kerja yang begitu berat mengalami sakit dan meninggal.
“Adapun upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam meminimalisir melalui pengurangan jumlah pemilih di TPS dan mereka terdaftar di BPJS dapat terwujud dengan baik,” ucapnya.
Roni pun menyatakan, Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan skrining seluruh penyelengara Pemilu dan sudah ada beberapa hasil dari pemeriksaan tersebut.
Adapun dari hasil pemeriksaan. terutama yang tidak sehat terus dilakukan penanganan lebih lanjut. Bila terdapat ada yang tidak bisa direkomendasikan sebagai penyelenggara.
“Untuk sesegera mungkin dapat disampaikan secara tertulis kepada KPU maupun Bawaslu, sehingga mereka masih punya waktu menggantikan penyelengara tersebut,” pungkas Roni.
Sementara itu Kepala BPJS kesehatan Provinsi Gorontalo Djamal Adriansyah, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap proses pendaftaran penganggaran.
Bagian yang terpenting adalah proses skrining riwayat kesehatan terhadap 14.000 penyelengara, untuk memastikan pemilu bisa berjalan lancar dengan baik,” tutur Djamal.
Sebab, hasil skrining itu akan muncul output beresiko namun sesuai hasil pertemuan akan ada penanganan lebih lanjut sehingga bisa menjalankan tugasnya nanti.
Untuk mengantisipasi resiko yang tidak diinginkan.
“Untuk itu kami berharap proses ini segera selesai jika terdapat resiko bagi penyelenggara sehingga dapat langsung ditangani oleh Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan,” tandasnya. (DM)
