BOHUSAMI.ID, Tomohon – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menyatakan soal mutasi pejabat Aparat Sipil Negara (ASN) diusahakan secepatnya dilaksanakan, sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tomohon, Johnson Liuw, memastikan roling pejabat harus terjadi.
Gonjang-ganjing soal pergeseran pejabat ASN di Kota Tomohon setelah rangkaian kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ditutup dengan dilantiknya Caroll Senduk dan Sendy Rumajar, masih terus mewarnai media sosial.
Sejumlah pejabat, baik setingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD-dulu SKPD) serta aparat di tingkat bawahnya sekelas kepala bidang hingga yang memimpin wilayah kecamatan serta kelurahan, ramai diposting di grup-grup medsos facebook.
Para pejabat ASN ini disebut-sebut menjadi bagian penting dalam peran sebagai pendukung, bahkan menopang dengan dana kepada calon independen, Wenny Lumentut-Michael Mait (WLMM).
Netizen meminta para pejabat yang terlibat aktif maupun yang bekerja di belakang layar, mendapat tindakan tegas, karena dinilai telah melanggar netralitas ASN.
Dimintakan tanggapannya soal kemungkinan dilakukan pergantian pejabat setelah dirinya kembali memimpin Kota Tomohon, Wali Kota Caroll Senduk didampingi Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, menegaskan roling dapat dilakukan setiap saat. “Diusahakan secepatnya,” katanya.
“Siapa bilang nembole rolling jabatan? Boleh, tentunya tak menabrak aturan yang ada, dan minta izin ke Kementerian Dalam Negeri,” tegas Caroll Senduk kepada wartawan usai rapat paripurna di DPRD Tomohon, Rabu (5/3/2025) siang.
Menurut Wali Kota Caroll Senduk, loyalitas dan dedikasi merupakan salah satu pertimbangan dilakukannya pergantian pejabat. “Saya butuh (pejabat) yang loyal, karena tugas menjalankan amanat rakyat ini bukan hal yang mudah,” ujarnya.
Dia menegaskan mengganti pejabat tak lagi harus menunggu masa jabatannya genap enam bulan. “Saya selalu ingatkan sebagai abdi negara harus mengedepankan profesionalitas serta yang utama adalah loyalitas dalam bekerja,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 merubah atau mengganti pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur (ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya), nanti ada pejabat baru dan mereka akan merubah maupun mengganti otomatis kami akan izinkan,” kata Mendagri.
Alasannya, kepala daerah butuh perangkat aparag yang sevisi dalan melayani masyarakat sebagai wujud organisasi pemerintahan yang sehat.
“Kami akan izin supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh tim work yang sesuai, satu kemistri dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” pungkas Mendagri Tito.
Dengan demikian, Johnson Liuw menegaskan pergantian pejabat ASN di Kota Tomohon pasti dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot). “Saya bilang, (pergantian) itu pasti,” katanya di sela-sela acara syukuran Wali Kota – Wakil Wali Kota Tomohon yang dilaksanakan di GOR Babe Palar, Rabu (5/3/2025) sore.
Dijelaskan Liuw pergantian pejabat terjadi karena dua hal utama. “Ada yang sifatnya alami dan kedua karena tuntutan organisasi,” paparnya.
Ditanyakan apakah sinyalemen pelanggaran etik sejumlah pejabat ASN saat Pilkada lalu yang terus marak di medsos, juga menjadi pertimbangan gelaran mutasi, Kepala BKPSDM ini sambil tersenyum berkata, “(Sudah tahu) Kok masih tanya lagi.”
Yang jelas, kata dia, di tahun 2025 ini ada tiga pejabat eselon dua yang purna tugas dan satunya lagi di awal 2026. “Jabatan yang ditinggalkan, pasti harus diisi pejabat baru. Itu salah satu contoh mutasi yang alamiah,” bebernya.(dki)
