BOHUSAMI.ID, TOMOHON – Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk mewakili Pwmerintah Kota (Pemkot) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) virtual terkait tindak lanjut hasil pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang membahas kebijakan serta strategi dalam pengelolaan pengadaan ASN di daerah. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wali Kota Tomohon, Rabu (19/03/2025).
Mendagri Tito mengatakan sesuai arahan presiden, agar pemerintah daerah melakukan tahapan-tahapan pengangkatan CASN tersebut sesuai proses yang telah ditentukan.
“Pengangkatan CPNS ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya paling lambat Oktober 2025, dengan tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemda,” jelasnya.
Lebih lanjut disebutkan, perlu dilakukan analis dan simulasi agar dapat memenuhi persyaratan dan menyesuaikan proses pengangkatan dengan jadwal terbaru.
“Sesuai arahan Presiden yang menekankan pentingnya menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, serta menegaskan bahwa kebijakan afirmasi dalam penerimaan PPPK 2024 adalah yang terakhir, sehingga ke depan pengangkatan ASN dilakukan melalui rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dalam hal ini MenPanRB Rini Widyantini juga mengungkapkan sebelumnya pemerintah telah mengumumkan kebutuhan CASN 2024 pada Januari 2024.
“Total kebutuhan CASN tahun 2024 sebanyak 2.302.543, yaitu untuk penerimaan di instansi pusat 429.183 dan penerimaan daerah 1.867.733 dan sekolah kedinasan 6.027,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Tomohon didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, Kepala BKPSDMD Kota Tomohon Djohn Sonny Liuw, beserta jajaran, serta Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, Meidy Pandey.
Pemerintah Kota Tomohon berkomitmen untuk memastikan proses pengadaan ASN berjalan transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan daerah demi peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*/dki)
