BOHUSAMI.ID, LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi fokus utama dalam agenda Penyampaian Hasil Pengawasan Tahun 2025 serta Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2026 oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Kamis (26/02/2026).
Bertempat di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, kegiatan ini dirangkaikan dengan pembahasan strategis mengenai Manajemen Risiko dan Mitigasi Fraud (kecurangan) di lingkungan Pemerintah Daerah.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, menekankan bahwa efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada pengelolaan risiko yang terstruktur. Menurutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan sekadar prosedur formal, melainkan harus menjadi budaya kerja.
“Kami ingin menanamkan SPIP sebagai pondasi budaya kerja. Hal ini akan menjamin efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan, sekaligus menguatkan pencegahan korupsi melalui sistem yang transparan,” ujar Riyanto dalam sambutannya.
Menanggapi paparan tersebut, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyampaikan apresiasi tinggi atas pendampingan berkelanjutan yang diberikan oleh BPKP. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan hasil evaluasi akan segera ditindaklanjuti secara konkret oleh jajaran OPD.
”Ini tidak sekadar menjadi bahan evaluasi di atas kertas, tetapi menjadi landasan agar perencanaan kita ke depan lebih diperbaiki. Tujuannya jelas, agar penggunaan dana daerah dapat kita eksekusi secara tepat sasaran,” tegas Bupati Sofyan.
Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian kebijakan sangat diperlukan agar birokrasi berjalan lebih teliti dan meminimalisir risiko penyimpangan. Penyelarasan antara visi-misi Presiden dengan visi-misi daerah menjadi tolok ukur utama dalam setiap perencanaan pembangunan.
Agenda ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya:
Wakil Bupati Gorontalo
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo beserta jajaran
Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Para Kepala Bagian (Kabag) dan Camat se-Kabupaten Gorontalo
Dengan sinergi antara Pemkab Gorontalo dan BPKP, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2026 dapat berjalan lebih terstruktur, bebas dari praktik fraud, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (DM)
