Ketua KPU Hasyim Asya’ri Enggan Komentari Putusan DKPP, Ini Penjelasannya

Bagikan:

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya’ri, tidak ingin mengomentari lebih jauh soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) , yang telah memutuskan dirinya melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu. Hasyim menjelaskan, sebagai pihak teradu, dirinya telah mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Dalam sidang tersebut kata dia, dirinya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi. “Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis di DKPP untuk memutuskan apapun itu,” kata Hasyim saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Oleh karena itu, Hasyim menegaskan, saat ini dirinya tidak dalam posisi untuk menanggapi atau berkomentar terhadap putusan tersebut. “Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut, karena semua komentar catatan argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di jalan persidangan,” ujarnya. Seperti diberitakan, DKPP menyatakan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu. Hal itu merupakan hasil sidang putusan terhadap perkara 135-PKE/DPP/XII/2023, 136-PKE/DKPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023.

“Teradu satu (Hasyim Asy’ari) dalam perkara Nomor 135-PKE/DPP/XII/2023 perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan, Senin (5/2/2024). Untuk diketahui, empat perkara tersebut ditujukan terhadap Ketua dan enam Anggota KPU yakni Hasyim Asyi’ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Mereka diadukan perihal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada 25 Oktober 2023 yang dinilai pengadu tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pascaadanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202. Atas hal tersebut, pengadu menduga tindakan para teradu yang membiarkan Gibran terus-menerus mengikuti tahapan pencalonan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum.

S.B : Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *