BOHUSAMI.ID, Manado – Upaya pelemahan segelintir pihak atas langkah Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie mengusut dugaan penyimpangan anggaran, dikritisi Forum Masyarakat Peduli Sulawesi Utara (FMPSU) dengan menyurati Kapolri.
Surat bertanggal 6 November 2024 yang ditandatangani Ketua FMPSU Ruben F. Kalalo itu menyatakan kebanggaannya atas penunjukkan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada putra asal daerah ini, Irjen Pol. Roycke Langie memimpin Polda Sulut.
Walaupun baru sebulan mengawali tugasnya, menurut FMPSU, Irjen Pol. Roycke sudah berani melakukan terobosan dengan tindakan nyata dan tegas mengusut dugaan penyimpangan dana yang terindikasi korupsi di daerah ini.
Gebrakan Kapolda baru ini, nilai FMPSU, disambut positif berbagai elemen masyarakat Sulut, antara lain dengan mengirimkan bunga ucapan yang dipajang di depan kantor Polda Sulut di jalan Bethesda Manado.
Pemanggilan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemkot Manado, pimpinan Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM), perbankan serta beberapa di tingkat kabupaten, diapresiasi FMPSU sebagai langkah tepat mengusut akar dugaan penyimpangan tersebut.
Namun demikian, di sisi lain langkah Kapolda ini dianggap segelintir pihak sebagai upaya politik yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, meskipun Irjen Pol. Roycke sudah beberapa kali menyatakan jika pemanggilan para pejabat tersebut sebagai tindakan penegakkan hukum sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Tindakan pelemahan terhadap terobosan Kapolda itu menurut FMPSU dapat mencederai upaya pemberantasan tindak korupsi, sehingga pimpinan Polri diharapkan tidak mundur dan meneruskan langkah itu hingga tuntas.
“Pak Kapolri jangan terpengaruh dan cermati dengan bijak semua laporan atau somasi itu. Dukung terus Pak Kapolda menegakkan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dan mafia tanah di Sulut,” tulis Ruben F. Kalalo dalam surat itu.(dki)