Manado – Jeffrey Sorongan, aktivis antikorupsi terkemuka Sulut, mendesak aparat penegak hukum menyelidiki lonjakan kekayaan yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Hendro Satrio M.K. Sorongan menyoroti adanya kenaikan yang mencurigakan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Hendro Satrio dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Hendro Satrio meningkat dari Rp. 2.914.296.528 pada 31 Desember 2021, saat ia menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan naik menjadi Rp. 3.372.344.707 pada 31 Desember 2022 saat menjabat Kepala Balai, dan naik lagi menjadi Rp. 3.417.194.587 pada 31 Desember 2023 setelah ia menjabat sebagai Kepala Balai BPJN Sulut.
Sorongan mengatakan, “Ya, patut ditelusuri harta kekayaan tersebut,” saat dimintai komentar mengenai laporan kekayaan Hendro Satrio.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kekayaan yang drastis sering kali menjadi indikasi potensi adanya praktik korupsi atau ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran.
Permintaan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, khususnya dalam sektor infrastruktur yang kerap menjadi sorotan karena alokasi anggaran yang besar.
Sorongan berharap penyelidikan ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan, sehingga publik bisa mengetahui kebenaran di balik kenaikan harta kekayaan tersebut.
Masyarakat dan berbagai pihak kini menunggu tindak lanjut dari aparat penegak hukum untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi, serta untuk menjaga integritas pejabat publik di Indonesia.(dki)
